MUARA SABAK, KS.com – DPRD Kabupaten Tanjabtim menggelar rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap LKPJ Bupati Tanjabtim Tahun Anggaran (TA) 2024, Senin (28 April 2025) kemarin.
Ada 5 Fraksi DPRD Kabupaten Tanjabtim yang menyampaikan Pendapat Akhirnya, diantaranya Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi NasDem, Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrasi Keadilan.
Yang mana Pendapat Akhir itu disampaikan dihadapan pimpinan sidang, dalam hal ini Ketua DPRD Tanjabtim, Hj. Zilawati, SH, Wakil Ketua I, Hasnibah, A.Md, Wakil Ketua II, Hj. Siti Aminah, SE. Selain itu hadir juga Wakil Bupati Tanjabtim, Muslimin Tanja, S.Th.I, M.Si, Forkompinda, para OPD serta tamu undangan.
Fraksi PAN dalam Pendapat Akhirnya meminta RPJMD Bupati dan Wakil Bupati Tanjabtim Hj. Dillah Hikmah Sari, ST dan Muslimin Tanjab, S.Th.I., M.Si dengan visi “Merata” agar segera dapat disusun untuk Tanjabtim lebih baik kedepannya.
“Kami berharap adanya harmonisasi dan kerjasama antara legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Mari kita bekerja sama dalam membangun daerah ini,” harap Fraksi PAN yang disampaikan Wakil Ketua, Vonny Wulandari, S.Kep., MM.
Fraksi Golkar dalam Pendapat Akhirnya menegaskan kepada seluruh OPD terhadap realisasi anggaran yang pencapaiannya masih dibawah 90 persen, kedepannya dalam membuat perencanaan dan program untuk dapat betul-betul cermat dan komprehensif dan tetap berpedoman pada visi misi Bupati, sehingga anggaran tetap terealisasi dengan baik dan efektif demi kepentingan pembangunan di Kabupaten Tanjabtim.
“Kepada Dinas PUPR terkait pembangunan badan jalan dari Labuhan Pering sampai ke Sungai Benuh Kecamatan Sadu untuk segera dikerjakan dengan alat UPTD yang sudah berada di Labuhan Pering,” pinta Alam Bakri dalam Pendapat Akhir Fraksi Golkar.
Sementara, Fraksi NasDem yang disampaikan Drs. Syahbuddin, M.H meminta kepada Dinas Perhubungan dan dinas terkait lainnya untuk berperan aktif dalam mengantisipasi kerusakan jalan. Dimana saat di musim penghujan saat ini bisa menjadi semakin parah. Hal itu tentunya akan sangat merugikan masyarakat dan pengguna jalan.
“Untuk itu Dinas Perhubungan diminta berkoordinasi dengan stakeholder serta bagian dari pengguna jalan lainnya untuk turut serta melakukan tindakan dan aksi nyata dalam membantu merawat jalan,” ungkapnya.
Usman, S.IP dalam Pendapat Akhir Fraksi Gerindra merekomendasikan kepada seluruh dinas terkait untuk meninjau ulang tentang izin operasional atau Andalalin RAM, karena menurut Fraksi Gerindra banyak lokasi atau tempat RAM sawit tersebut tidak memenuhi standar perizinan terutama lokasi RAM sawit banyak mengganggu dan menggunakan badan jalan umum.
“Tentunya hal itu akan berdampak terhadap pengguna jalan, sehingga bisa menimbulkan persoalan atau kecelakaan dan kemacetan,” tegasnya.
Terakhir Fraksi Demokrasi Keadilan merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk merumuskan strategi dalam rangka meningkatkan pendapatan, Fraksi Demokrasi Keadilan memandang perlunya optimalisasi di masing-masing OPD terhadap sumber-sumber PAD, termasuk pengelolaan yang lebih baik terhadap pajak daerah, retribusi dan pengelolaan aset daerah.
“Kami juga berharap agar Pemerintah Daerah Konsisten dengan prioritas-prioritas pembangunan yang telah dicanangkan didalam dokumen perencanaan,” tukasnya.***
(ham)
