MUARA SABAK, KS.com – Sebagian besar daerah dibangun mengandalkan APBD. Kalaupun ada budget tambahan biasanya dari APBD propinsi atau APBN. Jarang yang mampu menggerakkan swasta untuk berpartisipasi secara signifikan.
Beda dengan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sejak berapa tahun terakhir, Bupati Romi Hariyanto berhasil mengajak sejumlah perusahaan swasta untuk berkolaborasi mengatasi tingginya tuntutan masyarakat di tengah terbatasnya kemampuan keuangan daerah.
Tahun ini kembali Romi berhasil menggandeng Petrochina International Jabung Ltd membangun jalan ruas Geragai Mendahara. Tak tanggung, tahun ini dipastikan terbangun jalan rigid beton sepanjang enam kilometer. Anggarannya juga cukup fantastis Rp48 miliar.
Jalan rigid beton itu akan mencakup lanjutan dari Simpang Empat Blok D menuju Mendahara sepanjang Tiga Kilometer dan Simpang Empat Blok D menuju Desa Pandanlagan sepanjang Tiga Kilometer. Kedua ruas ini merupakan lanjutan dari ruas sebelumnya yang selesai dibangun tahun lalu sepanjang 1,9 Kilometer. serta meneruskan rencana terhubungnya dengan Tiga Kilometer yang juga dibangun Petrochina dari Mendahara Ilir menuju Geragai pada 2021 lalu. Ruas jalan Mendahara – Geragai sendiri panjangnya sekitar 43,3 KM.
Ruas ini vital karena merupakan jalur utama barang dan orang di 16 desa dan dua kelurahan. Untuk membangun rigid beton dengan total ruas Itu dibutuhkan sekitar Rp 346 miliar. “Mengandalkan APBD jelas tak kuat, karena itu kami mendorong partisipasi teman – teman swasta dan Alhamdulillah dengan komunikasi yang baik akhirnya kita satu persepsi tentang semangat mempercepat ketersediaan infrastruktur,” beber Romi kepada awak media.
Tak hanya Petrochina, Romi juga berhasil menggandeng sejumlah swasta lainnya untuk aktif berperan mendukung pembangunan. Bank Jambi misalnya, bebeapa kali bank daerah itu menggelontorkan anggaran untuk membantu pembangunan sekolah dan sarana umum lainnya. Bahkan untuk urusan tanggap darurat, misalnya penanganan darurat ruas jalan yang macet akibat hujan, Romi kerap mengajak sejumlah perusahaan perkebunan yang beroperasi di sekitar ruas jalan tersebut untuk bergotong royong mengatasi kemacetan.
Soal kolaborasi pemerintah dengan swasta ini Romi mengatakan bahwa hal itu sangat niscaya dilakukan sepanjang kedua belah pihak menempatkan posisi kesetaraan sebagai mitra. “Tidak ada yang lebih dominan, sepanjang sama – sama satu persepsi bahwa kepentingan masyarakat harus diutamakan,” Romi meyakinkan.
Bebeapa catatan soal komunikasi Romi dan swasta di Tanjab Timur terdeteksi di jejak digital. Pada 2017 saat Pemkab Tanjab Timur tuan rumah MtQ tingkat Provinsi Jambi ke – 37, dengan keras dia mengungkap penolakannya atas rencana bantuan sebuah perusahaan raksasa karena dianggap tak sepadan. Hal tersebut diungkap Romi dari podium utama saat ia membacakan laporan pelaksanan acara tersebut. Teranyar, tahun lalu Romi mengumbar kemarahan soal komitment perusahaan besar lainya yang dianggap tak berjalan.
“Romi tercatat beberapa kali secara vulgar mengungkap kekecewaannya pada perusahaan swasta di daerah itu dalam konteks peran serta soal pembangunan, meski terlihat kasar sikap Romi itu harus dimaknai bahwa dia ‘clear’ dan tidak cawe – cawe, kalau dia bermain mana berani dia bersikap seperti itu,”kata pengamat komunikasi Drs.H Mursyid Sonsang MPd yang ditemui di Jambi, Kamis (7/3).
Mursyid juga sepakat soal pernyataan Romi bahwa soal kemacetan akibat batubara yang selalu viral di Jambi bisa diselesaikan andai saja pemegang kebijakan tidak ‘bermain’. “Saya kira apa yang disampaikan Romi itu bentuk komitmennya , dan melihat rekam jejak hubungan Romi dengan sejumlah pihak swasta, saya yakin komitment itu akan dia pegang sebagai prinsip,”tutup Mursyid yang juga tokoh pers Jambi mantan ketua PWI Jambi, sekaligus pendiri JMSI dan SMSI Pusat yang saat ini masih sebagai ketua Forum Jurnalis Migas Jambi.***
(ham)
