MUARA SABAK, KS.com – Fraksi DPRD Kabupaten Tanjabtim sampaikan Pandangan Umum terkait Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024, Senin (14/4) kemarin.
Ketua DPRD Tanjabtim, Hj. Zilawati, SH bersama Wakil Ketua II, Hj. Siti Aminah, SE memberikan kesempatan kepada masing-masing perwakilan Fraksi DPRD Kabupaten Tanjabtim untuk menyampaikan pandangan umumnya, yang disaksikan langsung oleh Sekda Tanjabtim, H. Sapril, S.IP bersama para OPD, Forkompinda serta tamu undangan yang hadir.
Seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Tanjabtim menyatakan LKPJ Bupati TA 2024 dapat diteruskan pada tingkat selanjutnya. Namun seluruh fraksi tetap memberikan beberapa catatan, saran dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjabtim.
Seperti pada Pandangan Umum Fraksi Golkar dan Fraksi Gerindra menyoroti terkait masih tingginya Silpa Tahun Anggaran 2024. Fraksi Golkar yang disampaikan Hj. Dewi Yulianti, SE meminta untuk lebih matang dalam melakukan perhitungan sehingga tidak menimbulkan Silpa begitu besar pada anggaran tahun berikutnya.
“Fraksi Gerindra juga sangat menyayangkan dan meminta penjelasan terkait tingginya Silpa, dan berharap hal ini tidak lagi terjadi di tahun berikutnya,” kata Ambo Acok, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tanjabtim.
Sementara, Fraksi PAN berpendapat visi misi Tanjabtim Terkoneksi, Tanjabtim Sejahtera, Tanjabtim Berdaya Saing, Tanjabtim Ekonomi Maju, Tanjabtim Aman, Nyaman dan Harmonis belum lah mencapai hasil yang maksimal, masih terdapat hal-hal yang masih kurang dalam pelaksanaanya.
“Sedangkan tentang realisasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan angka perhitungan sementara (UNAUDIT) sependapat dan relevan,” ungkap M. Alvi Kautsar.
Fraksi NasDem dalam Pandangan Umum yang dipaparkan Drs. Syahbuddin, MH berharap Pemda dapat maksimal serta optimal dalam menempatkan kabinet baru masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030. Dimana kabinet yang baru nanti mampu berinovasi, berkreasi serta mencari solusi untuk mencari cara untuk meningkatkan PAD.
“Jika PAD meningkat, maka akan mampu mengurangi ketergantungan daerah pada transfer anggaran dari pusat,” terangnya.
Terakhir, Fraksi Demokrasi Keadilan, Danny Dwi Anggara meminta agar Pemda Tanjabtim untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, supaya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai target pembangunan Kabupaten Tanjabtim secara Merata.
“Terkait pelayanan masyarakat bagian pelayanan masyarakat untuk sektor yang bersifat umum bisa lebih ditingkatkan,” harapnya.***
(ham)
