MUARA SABAK, KS.com – “Setelah membaca Nota Pengantar LKPJ Bupati Tanjab Timur Tahun 2023, secara umum target visi misi kepala daerah sudah memenuhi bahkan melebihi target realisasi, untuk itu Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja secara maksimal dalam rangka mencapai target visi dan misi kepala daerah,” sebut Guntur saat membacakan
pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) terhadap nota pengantar laporan pertanggungjawaban Bupati Tanjab Timur Tahun Anggaran 2023, pada Selasa (26 Maret 2024) lalu.
Selain menyampaikan apresiasi, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti beberapa hal.
Terkait dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2023. Disampaikan Guntur, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 yang hanya terealisasi sebesar Rp48.402.787.993,47 atau hanya terealisasi sebesar 70,72 persen, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan dari sektor mana saja pendapatan asli daerah yang tidak mencapai target dan apa kendalanya, mengingat Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan pilar utama dalam pembangunan daerah. “Oleh karena itu harus jelas dan terukur dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,” tegas Guntur.
Lanjut, Guntur, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat antara DPRD dan OPD terkait dengan masyarakat Kelurahan Parit Culum 1 serta beberapa perusahaan terutama Pabrik Kelapa Sawit PT Agrojaya Pradana yang melewati jalan Gontor 10 RT 12 Kelurahan Parit Culum 1. “Yang hingga hari ini tidak ada realisası perbaikan jalan yang dimaksud,” katanya.
Persoalan BPJS KIS. Fraksi PDI Perjuangan disampaikan Guntur, setelah turun ke bawah, banyak sekali keluhan dari masyarakat terkait BPJS Kesehatan khususnya KIS. “Banyak sekali masyarakat miskin yang mengeluh yang tidak memiliki BPJS KIS, ada 1 keluarga mendapat BPJS KIS ada yang tidak, hal ini tentu menjadi permasalahan. Kami menilai pendataan dari bawah yang masih tebang pilih, masih mementingkan kelompok dan golongan, untuk itu Fraksi PDI Perjuangan meminta solusi konkrit dari Dinas Kesehatan atau RSUD bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki BPJS KIS. Jangan sampai ada masyarakat miskin yang sakit terlantar cuma karena tidak memiliki biaya untuk berobat,” beber Guntur.
Masalah PKH, Fraksi PDI Perjuangan diakui Guntur banyak mendapat laporan dari masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang tidak mampu yang tidak mendapat bantuan PKH, namun disisi lain tidak sedikit orang yang sudah mampu tapi mendapat bantuan PKH.
“Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan dengan tegas kepada Dinas Sosial untuk segera memperbaiki data PKH yang dinilai tidak tepat sasaran. Kami juga secara tegas merekomendasikan untuk mengevaluasi kinerja para Pendamping PKH yang kami nilai tidak banyak membantu mendampingi masyarakat, hal ini terbukti banyak sekali aduan dari para penerima bantuan PKH yang benar-benar membutuhkan tiba-tiba namanya hilang tanpa alasan yang jelas,” terang Guntur.
Terkait maraknya Bantuan Sosial (Bansos) akhir-akhir ini, Fraksi PDI Perjuangan juga tidak sedikit mendapat laporan warga miskin yang biasanya dapat Bansos, tetapi tiba-tiba tidak dapat, warga yang mampu tiba-tiba dapat Bansos. “Fraksi PDI Perjuangan juga meminta penjelasan hal tersebut dan meminta data nama nama yang mendapatkan bansos serta PKH secara terperinci by name by adres,” tegas Guntur.
“Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan kepada seluruh RT, RW, Kades, lurah, camat maupun semua pihak terkait agar didalam melakukan pendataan Rumah Tangga Miskin (RTM) harus benar-benar selektif, tidak tebang pilih dan tepat sasaran. Kami juga meminta evaluasi para RT yang tidak mendata keluarga miskin dengan benar,” ucap Guntur pula.
Terhadap bidang pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan di desa atau dusun dan juga jalan produksi dalam kabupaten agar dapat ditingkatkan mutu pengerjaannya dan pengawasannya, sehingga program pemerataan pembangunan dapat terwujud.
“Terkait penyelesaian konflik sengketa lahan, baik antara Pemerintah dengan perusahaan, Pemerintah dengan masyarakat maupun masyarakat dengan perusahaan, Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan tentang seberapa besar capaian persentase penyelesaian konflik atau sengketa lahan yang telah diselesaikan,” ucap Guntur.***
(4p/ham)
