MUARA SABAK, KS.com – Selasa (26 Maret 2024) DPRD Tanjab Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum Lima Fraksi DPRD Tanjab Timur (Fraksi Golkar, PDI Perjuangan, BBI, RNR dan Fraksi PAN) terhadap pandangan umum terhadap nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tanjab Timur Tahun Anggaran 2023.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanjab Timur, Mahruf dan didampingi Wakil Ketua I, Saydina Hamzah serta dihadiri para Anggota DPRD Tanjab Timur. Dari pihak eksekutif, Bupati Tanjab Timur diwakili Sekda Tanjab Timur, Sapril. Rapat paripurna juga dihadiri para kepala OPD dan Forkompimda serta tamu undangan lainnya.
Usai membuka secara resmi rapat paripurna, Ketua DPRD Tanjab Timur, Mahruf, mempersilahkan kepada Fraksi PAN untuk menyampaikan pandangan umumnya.
Fraksi PAN dalam pandangan umumnya yang dibacakan Musabaqoh, menyebutkan Fraksi PAN selalu sependapat dengan Pemkab Tanjab Timur bahwa prioritas pembangunan Tahun 2023 adalah meningkatkan pembangunan Infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Sudah barang tentu semangat yang dibangun bertujuan meningkatkan transfaransi dan akuntabilitas kinerja Pemda Tanjab Timur, namun beberapa target pelayanan dasar infrastruktur pada Tahun 2023 ada yang belum terealisasi diharapkan pada tahun ini dapat dilanjutkan.
“Fraksi PAN memberikan apresiasi atas progres report Pemda Tanjab Timur atas capaian kinerja 2023. Infrastruktur umum yang merata dan berkeadilan, disamping itu semua diharapkan menjadi ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi sangat penting dalam upaya menghubungkan akses antara daerah hingga sentra perekonomian masyarakat bisa lebih baik. Fraksi PAN berpendapat berdasarkan dokumen LKPJ diteruskan pada tingkatan pembahasan selanjutnya, mengingatkan kepada Pemda sebelum pembahasan agar disampaikan laporannya kepada pihak legislatif guna memaksimalkan fungsi pengawasan Anggota DPRD Kabupaten Tanjab Timur,” ungkap Musabaqoh.
Dilanjuti Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Guntur. Fraksi PDIP kata Guntur, secara umum Nota Pengantar LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2023 sudah memenuhi bahkan melebihi target realisasi, untuk itu Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi setinggi -tingginya kepada Pemkab Tanjab Timur. “Namun, terhadap PAD 2023 sebesar Rp48.402.787.993,47 atau terealisasi sebesar 70,72 persen, kami mempertanyakan dari sektor mana saja PAD yang tidak mencapai target dan apa kendalanya? Mengingat PAD merupakan pilar utama dalam pembangunan daerah harus jelas dan terukur dalam membuat kebijakan untuk mendapatkan PAD,” sebut Guntur.
Dari Fraksi Golkar, meminta kepada bupati melalui Dinas Pertanian dan Holtikultura untuk melakukan kajian mendalam dan mencari solusi kongkrit atas banyaknya lahan pertanian melakukan alih fungsi menjadi lahan perkebunan, karena bila dipertahankan Tanjab Timur dapat menjadi penyumbang ketahanan pangan Provinsi Jambi yang terbesar. “Kami minta dinas tersebut melakukan inovasi program agar petani tidak melakukan alih fungsi lahan,” kata Alam Bakri, saat membacakan pandangan umum Fraksi Golkar.
Selanjutnya dari Fraksi Bulan Bintang Indonesia (BBI), yang disampaikan Ambo Acok, meminta sinergitas antar OPD yang tidak mementingkan ego sektoral dalam pembangunan daerah sehingga hasil lebih optimal bisa tercapai. “Dinas PMD diminta melakukan pengawasan intens terhadap tanah Kas Desa atau TKD serta aset desa dan BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat desa,” sebut Ambo Acok.
Dan terakhir dari Fraksi Restorasi Nurani Rakyat (RNR) memberikan Sembilan catatan, diantaranya terkait besaran realisasi belanja daerah melebihi realisasi pendapat daerah dengan selisih sebesar Rp.14.792.137.631,35. .ohon penjelasan?.
“Kami menyayangkan dan kecewa terhadap besarnya angka SiLPa Tahun 2023 yang tertuang pada pengantar LKPJ sebesar Rp.78.036.554.452,51 untuk itu meminta penjelasan dari sektor apa? OPD mana yang menyumbang SiLPa,” tutur Yudi Hariyanto saat membacakan pandangan umum Fraksi RNR.***
(ham)
