MUARA SABAK, KS – DPRD Kabupaten Tanjab Timur kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tanjab Timur Tahun Anggaran 2022, Selasa (28 Maret 2023).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Tanjab Timur, Mahrup, didampingi Wakil Ketua II, Gatot Sumarto dan dihadiri Sekretaris Daerah Tanjab Timur, Sapril, mewakili Bupati Tanjab Timur, Romi Hariyanto, Forkompinda dan sejumlah kepala OPD dalam lingkup Pemkab Tanjab Timur.
Zilawati dari Fraksi PAN dalam pandangan umumnya menyampaikan bahwa Fraksi PAN memahami kondisi obyektif LKPJ Bupati Tanjab Timur Tahun Anggaran 2022 dan menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, dan sudah barang tentu semangat yang dibangun bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Ketua DPRD Tanjab Timur, Mahrup, saat membuka rapat paripurna.
“Kemudian beberapa target pelayanan dasar infrastruktur pada tahun 2022 yang belum terealisasi diharapkan pada tahun ini untuk dapat dilanjutkan,” katanya.
Selanjutnya, pandangan umum dari Fraksi Golkar yang disampaikan Hj Dewi Yulianti, meminta penjelasan terhadap sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2022 sebesar Rp 151 milyar, sektor apa saja yang masuk dalam kerangka sisa lebih perhitungan yang dimaksud.
“Fraksi Golkar juga mendorong Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan kualitas pada beberapa pembangunan infrastruktur baik pada kegiatan pembangunan gedung maupun kualitas infrastruktur jalan,” katanya.

Para Anggota DPRD Tanjab Timur dan tamu undangan yang hadir pada rapat paripurna.
Sementara, Ermeida Siringo Ringo dari Fraksi PDIP juga mempertanyakan Silpa sebesar Rp 151 milyar tersebut. Namun Fraksi PDIP meminta Pemerintah Daerah menjelaskan berasal dari kegiatan mana Silpa tersebut, atau kegiatan yang tidak dilaksanakan dan didominasi dari OPD mana.
“Fraksi PDIP juga mempertanyakan dan meminta penjelasan soal sektor apa saja yang membuat realisasi PAD menurun,” ucapnya.
Ahmad Fadilah dari Fraksi Bulan Bintang Indonesia (BBI) meminta kepada saudara bupati untuk menyiapkan data yang rinci karena mengingat pentingnya LKPJ untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan visi misi dan program kegiatan bupati yang telah dilaksanakan.
“Fraksi BBI juga meminta kepada seluruh komponen yang terkait yang berkaitan dengan LKPJ Bupati TA 2022 untuk mempersiapkan seluruh dokumen sebelum pembahasan, sehingga pembahasan tidak terkendala hanya karena dokumen yang tidak lengkap,” terangnya.
Yudi Hariyanto EY dari Fraksi Restorasi Nurani Rakyat (RNR) menyampaikan beberapa kekecewaannya, pertama terkait Dinas Perhubungan dan instansi terkait tidak pernah menindaklanjuti untuk menindak kendaraan odol dari RAM sawit yang menjadi penyumbang utama kerusakan jalan di Tanjab Timur.
“Kedua atas besarnya angka Silpa pada tahun anggaran 2022, dan meminta penjelasan,” ungkapnya.
Kemudian, Fraksi RNR meminta kepada pimpinan dewan untuk segera mengundang dan menjadwalkan pertemuan dengan petinggi PT PetroChina Internasional Jabung LTD untuk melakukan RDP, supaya persoalan antara saudara bupati dan PetroChina bisa terselesaikan.***
(ham/adv)